Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
DOI:
https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.986Keywords:
Realisasi Anggaran, Efektivitas, EfisiensiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tahun 2015 – 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif analitik. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2015 – 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, rasio efektivitas Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata - rata kategori efektif hal ini menunjukan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik, sedangkan rasio efisiensi Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata – rata kategori sangat efisien hal ini menunjukan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik.
References
Ardhini dan Sri Handayani, 2010. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori
Bastian, Indra Dan Gatot Soepriyanto, 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakart
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Semarang: PT. Gramedia
Deddi dan Ayuningtyas, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Siregar Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Fatmala, E. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara).
Fidel, F. (2012). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).
Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
Halim, Abdul, 2008, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Book Review, Salemba Empat. Jakarta
Halim, Abdul, 2014, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta:2041
Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ilat, V. (2016). Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Bpkbmd) Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(3).
Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) No. 690.900-327 Tahun 2006. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Sekertariat Negara.
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Martono, Nanang. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta.
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Nurbaeti, N. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten (Doctoral Dissertation, UIN SMH BANTEN).
Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015–2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 11(1), 1-10.
Rampengan, M. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3).
Rukayah, R., Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, 4(2).
Ruliaty, I. B., & Nurfadillah, A. I. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1(1).
Santoso, E. (2011). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi.
Sembiring, R. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 16(1).
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono 2013. Memahami Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta, CV. Jakarta.
Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sujarweni, V. Wiratna. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 230-235.Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta:Andi)
Sukirno, Agoes, 2000. Auditing, Edisi Kedua, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jilid I, Jakarta
Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Agustus, Halaman 109-124
Supranto, J. 2000.Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta:Rineka Cipta.
Waney, C.K., D.P.E. Saerang dan S.W. Alexander. 2018. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concert 13(2): 334-341.
Peraturan Daerah, No.105 Tahun 2000, Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
https://medanbisnisdaily.com (diakses tgl 11/05/2021 pukul 11:20 wib)
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17090/1/akuntansii.pdf (diakses tgl 12/05/2021 pukul 19:00 wib)
http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf (diakses tgl 13/05/2021 pukul 13:34 wib)
https://www.sumutprov.go.id/ (diakses tgl 30 /07/2021 pukul 17 :45 wib
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Annisa Febrianty Milenia, Jojor Lisbet Sibarani, Akmal Hidayat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
