Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan Rasio Keuangan (Tahun 2015-2019)

Mega  Silviana; Anggiat  Situngkir; Siti Asnida  Nofianna

doi:10.51510/jakp.v5i1.983

Authors

Mega Silviana Politeknik Negeri Medan
Anggiat Situngkir Politeknik Negeri Medan
Siti Asnida Nofianna Politeknik Negeri Medan

DOI:

https://doi.org/10.51510/jakp.v5i1.983

Keywords:

Analisis Kinerja, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk dianalisis serta dibandingkan dengan teori yang ada. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2015-2019 dilihat dari rasio efektivitas masuk dalam persentase 83% termasuk kategori cukup efektif, rasio efisien memiliki persentase 79% termasuk ke dalam kategori kurang efisien, rasio keserasian untuk belanja modal memiliki rata rata persentase 20%, rasio belanja operasi memiliki rata rata persentase sebesar 80% masuk dalam kategori serasi. Rasio pertumbuhan untuk pertumbuhan pendapatan memiliki rata rata sebesar 7% masuk dalam kategori positif, pertumbuhan belanja sebesar 7% masuk dalam kategori positif dan pertumbuhan PAD masuk dalam kategori positif.

References

Anthony, Dearden, Bedford. 1993. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi revisi. Jakarta.

Basir, Cik. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitasi Akuntansi Kosep dan Aplikasi. Jakarta: Kencana

Erlina, dkk. Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat.

Erlina, Radianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Brama Ardian.

Fahmi, Irham. 2018. Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung. Alfabeta.

Fajriansyah, Y., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016–2017. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(3).

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

____________. (2002). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Harjito7, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(1), 19-28.

Juliadi, Azuar, Dkk. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. Medan. UMSU Press.

Kasmir. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kawatu, Freddy Samuel. 2009. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta. Deepublish.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketentuan umum penyusunan APBD.

Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).

Iqbal, Muhammad Hasan. 2003. Materi Statistik. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi 3, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Kinerja Keuangan.

Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).

PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pauwah, S., Saerang, I., & Mandey, S. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang APBD.

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).

Putri, A. R., & Kabib, N. (2018, October). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (pp. 149-157).

Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintahan Kota Magelang. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 60-70.

Sibarani. Pirma. 2019. Akuntansi Pemerintah NKRI Edisi 4. Medan: Pirma Prima.

Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Sudarso, Yoyo. Sjarif Devyanthi, Nunung Ayu. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta. CV Andi Offset.

Sugiyono. 2015. Metode Peneltitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

________. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Afabeta.

Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.

Sumardjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tambuwun, E. L., Pangemanan, S. S., & Afandi, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(4).

Tobi, M. R., & Idayati, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(8).

Tri Sulistyo, Agus. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia Treasury Review., 3(1), 43-59.

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

_____________ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.