Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
DOI:
https://doi.org/10.51510/jakp.v6i1.1085Keywords:
Pengelolaan Keuangan, Asas, Keuangan Desa, Accountability, Competence, Transparency, CommitmentAbstract
The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of village financial management and the principles of village financial management in Serbajadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency with Permendagri No. 20 of 2018. This type of research is a case study with a qualitative descriptive analysis approach. Data is generated by conducting questionnaires, interviews, and documentation. This research was conducted in Serbajadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency. The object of this study is village financial management in Serbajadi Village. The results of this study indicate that the financial management of Serbajadi Village, which starts from planning to village financial accountability and the principles of village financial management in Serbajadi Village, are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Serbajadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Serbajadi yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengeloalaan keuangan desa di Desa Serbajadi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
References
Aisyah, Siti. 2019. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dicky, Cahya. 2020. Good Governance: Definisi dan Prinsipnya. Diakses melalui https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/12/18/174244269/good-governance-definisi-dan-prinsipnya. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
Gulo, Presti Abdiyanti. 2020. Analisis Pengeolaan Keuangan Desa Di Desa Lologundre Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat. Medan: Politeknik Negeri Medan.
Jarot, Dimas. 2020. Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020. Diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa- paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
Kanal Info. 2016. Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. Diakses melalui https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder. Diakses tanggal 7 Juni 2021.
Kementerian Keuangan. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu.go.id Kecamatan Sunggal Dalam Angka 2020, Deli Serdang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.
Kompas. 2021. Berita Harian Korupsi Dana Desa Terbaru Hari Ini. Diakses melalui https://www.kompas.com/tag/korupsi-dana-desa. Diakses tanggal 29 Juli 2021
Kompas. 2020. Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Diakses melalui https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019. Diakses tanggal 29 Juli 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 005 Tahun 2018tentangTata Cara Pembagian dan Penetapan Dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang.
Pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan. 2016. Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rozadlo, Septu. 2021. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Jambi: Repository UIN Jambi.
Sabeni, Arifin, Imam Ghozali. 2001. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan.Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
Sapta, dkk. 2016. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa i Desa X Kecamanatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Medan: Repository Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.
Sedarmayanti. 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemerintahan yang baik. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Silitonga, Samuel. 2018. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Medan: Repository Universitas Sumatera Utara.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Wakhid, Abdul. 2011. Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011
Widjaja, Haw. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Depok: Penerbit dan Percetakan Raja Grafindo Persada.
Zulman, Barniat. 2019. Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal.Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5, NO 1.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Evi Juliani Hutasoit
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
